Bersama Korlantas, Kemenhub Koordinasi Penyekatan Larangan Mudik

Polisi menghentikan bus untuk diperiksa di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) dini hari. Kegiatan penyekatan dan razia yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibantu oleh personel TNI itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU.

Budi juga telah meminta Diren Perhubungan Darat dan lainnya, untuk melakukan koordinasi serupa dan gugus tugas penanganan Covid-19, baik dari tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah.

"Jadi concern kita sekarang ini meminjam kata-kata pak Kakorlantas yakni 'Salus Populi Suprema Lex Esto' artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karenanya kita menjunjung tinggi itu, dan insyaallah kita bisa laksanakan dengan baik," ucap Budi.

Sementara itu, Istiono menjelasakan berdasarakan data tiap libur panjang kerap terjadi peningkatan penularan Covid-19 yang signifikan.

Lantaran itu, tidak ada kata lain untuk harus mengantisipasi semuanya serta penerapan larangan mudik juga harus dipersiapkan secara maksimal.

"Menteri Perhubungan memberikan atensi penuh terhadap persiapan dilarang mudik untuk tahun 2021. Koordinasi intens ini kita bangun, bagaimana untuk menyamakan persepsi di lapangan. Tentunya kita berangkat dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ucap Istiono.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Comments