"Cuma, di sini kita harus bedakan apakah pemblokiran itu adalah aksi korporasi atau pemblokiran oleh negara, ini kan dua hal yg berbeda," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih ISP yang dikehendaki. Namun hal ini terganjal untuk beberapa wilayah, karena ada beberapa ISP yang lebih dominan.
Ia mengatakan, dalam riset yang pernah dilakukan YLKI pada 2015 lalu, ada sejumlah konsumen yang hanya bisa memilih satu ISP, atau diistilahkan dengan eksklusivitas.
"Saya yakin ini juga yang dipertimbangkan Telkom kenapa mereka berani memblokir, posisi konsumen lemah. Nggak ada pilihan. 'Mau apa kamu?'," jelas Sudaryatmo.
Menurutnya, selama ini belum ada aduan formal yang masuk dari konsumen tentang Netflix, meskipun disebut berisi banyak konten yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia.
Keluhan masyarakat terkait Netflix lebih banyak ditemukan di media sosial dengan berbagai topik. Mulai dari konsumen yang merasa tidak adil dengan adanya pemblokiran, soal legalitas Netflix di Indonesia, hingga pelanggaran hak konsumen untuk memperoleh informasi.
"Termasuk posisi konsumen, karena konsumen tidak mudah berpindah ISP," papar Sudaryatmo.
